PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KETERANGAN SUATU PRODUK

Wednesday, June 27, 2012


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 berisi aturan tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan. Di dalam tulisan ini akan dibahas tanggapan penulis tentang bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009, terutama pada pasal 37. Pada ayat pertama pasal 37 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Adapun pada ayat kedua informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

            Merujuk pada isi dari pasal 37, saat ini masih banyak produk yang beredar di Indonesia tanpa memiliki keterangan dalam bahasa Indonesia. Hal itu tentu saja melanggar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Padahal bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.        
Produk-produk yang beredar dengan tidak memiliki keterangan dalam bahasa Indonesia bisa merugikan bangsa Indonesia. Salah satu kerugian yang dialami adalah bahasa Indonesia menjadi kurang dihargai, jika produk yang beredar diproduksi oleh pihak asing berarti bisa dikatakan bahwa pihak asing kurang menghargai eksistensi bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia menjadi kurang dikenal oleh pihak asing. Bahasa Indonesia juga dapat menjadi kurang kurang populer bagi masyarakat Indonesia karena kalah populer dengan bahasa asing. Beredarnya berbagai produk tanpa keterangan bahasa Indonesia juga berpotensi merugikan masyarakat.
Konsumen bisa dirugikan dengan tidak adanya keterangan dalam bahasa Indonesia. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian terhadap waktu, kesehatan, atau materi. Kerugian akan waktu bisa terjadi apabila konsumen tidak mengerti bahasa asing yang tercantum pada keterangan produk. Untuk bisa mengerti maka konsumen perlu bertanya pada orang lain atau kepada penjual. Tentu saja itu bisa memakan waktu produktif konsumen. Hal tersebut sering terjadi pada produk elektronik. Tidak adanya keteangan penggunaan dalam bahasa Indonesia membuat konsumen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memanfaatkan produk yang dibeli dengan baik. Pada produk-produk kesehatan, jika tidak ada keterangan dalam bahasa Indonesia tentunya kesalahan penggunaan produk kesehatan bisa berakibat pada memburuknya kesehatan konsumen.  Misal, jika tidak ada keterangan penggunaan suatu obat dalam bahasa Indonesia, konsumen bisa menggunakan jenis obat yang salah atau menggunakan dosis yang kurang tepat. Kesalahan penggunaan juga bisa berakibat pada kerusakan suatu produk sehingga menimbulkan kerugian secara materi.
Meski keterangan dalam bahasa Indonesia harus ada dalam suatu produk, penggunaan istilah bahasa asing atau daerah masih diperbolehkan. Karena penggunaan bahasa Indonesia hanya terbatas pada keterangan produk tersebut, sedangkan istilah-istilah dalam bahasa asing tetap diperbolehkan supaya tidak membuat bingung konsumen. Contohnya adalah merek dagang, jenis produk (pada produk elektronik ada router, modem, IC, dll), penggunaan istilah-istilah kedokteran (missal nama obat dalam bahasa latin), dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 2.
 Hal lain yang perlu dicermati adalah beredarnya produk-produk ilegal. Karena sudah pasti produk tersebut tidak menggunakan keterangan dalam bahasa Indonesia. Keberadaan produk-produk tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, melainkan diatur dalam undang-undang tentang perdagangan dan undang-undang tentang perlindungan konsumen.
Saat ini belum ada sanksi jika terjadi pelanggaran aturan penggunaan bahasa Indonesia yang tercantum pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal itu memicu terjadinya banyak pelanggaran. Memang tidak ada sanksi jika terjadi pelanggaran pada pasal 37. Tetapi ada undang-undang atau peraturan lain yang saling mendukung dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 37 dan memiliki sanksi hukum. Misalnya peraturan tentang perlindungan konsumen pada produk pangan, KepMen Pertanian No. 745/1002. Di dalamnya diatur tentang sanksi jika ada produk pangan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk tentang penggunaan keterangan dalam bahasa Indonesia.
Meskipun ada undang-undang lain yang memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan  UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 37, pelaksanaan di lapangan masih sangat lemah. Karena pihak berwenang masih kurang tegas dan pada kasus-kasus tertentu, tidak ada denda atau sanksi jika terjadi pelanggaran. Misalnya pada produk elektronik resmi yang tidak mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Karena hingga tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan sanksi untuk pelanggaran tersebut.
Untuk mengatasi masalah ini peran pemerintah sangat diperlukan. Seharusnya pemerintah bertindak lebih agresif. Misal dengan memberikan sanksi pada produk yang belum mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Terutama jika belum ada undang-undang lain yang mengaturnya. Dengan begitu bahasa Indonesia menjadi semakin dikenal luas, sehingga mengangkat eksistensi bangsa Indonesia semakin diakui.
Dari sisi konsumen, sebaiknya konsumen lebih hati-hati jika akan membeli barang yang tidak memiliki keterangan dalam bahasa Indonesia. Selain lebih sulit dipahami, bisa saja produk tersebut merupakan produk illegal. Karena sebagian besar produk legal yang beredar sudah mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia.
Untuk itu penggunaan bahasa Indonesia pada keterangan suatu produk sangatlah penting. Dengan menggunakan bahasa Indonesia bangsa Indonesia akan semakin dikenal secara global.  Konsumen suatu produk juga akan diuntungkan. Selain itu secara tidak langsung persatuan bangsa Indonesia akan semakin kuat. Karena bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Copyright © 2016. syamsularies.
Design by Herdiansyah Hamzah. & Distributed by Free Blogger Templates
Creative Commons License