SURAT GUGATAN PUBLIK : SELAMATKAN DUNIA PENYIARAN INDONESIA DARI ANCAMAN PEMUSATAN KEPEMILIKAN (MONOPOLI) DAN KERUSAKAN ISI SIARAN

Saturday, March 26, 2011

KOALISI INDEPENDEN
UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN 


SURAT GUGATAN PUBLIK :
SELAMATKAN DUNIA PENYIARAN INDONESIA DARI ANCAMAN PEMUSATAN KEPEMILIKAN DAN KERUSAKAN ISI SIARAN

Kepada:
-    Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
-    Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
-    Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 
-    Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
______________________________________________    
Tembusan :
1.   Presiden Republik Indonesia
2.   Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.   Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. 


Dewasa ini masyarakat Indonesia menyaksikan dunia penyiaran yang makin carut marut. Masyarakat umumnya mengeluhkan mutu siaran televisi yang monoton, seragam, terlalu menonjolkan aspek hiburan dan komersial, mengumbar sensasi dan selera rendah publik melalui tayangan kekerasan, pornografi, dan kehidupan pribadi figur-figur tertentu, jauh dari watak televisi yang mendidik dan bisa menjadi panutan warga.
Meskipun berada di ruang privat, siaran televisi (dan radio) sesungguhnya menggunakan ranah publik bernama "frekuensi" atau kanal. Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikelola negara dan dipinjamkan kepada lembaga penyiaran melalui mekanisme perizinan. Inilah ranah publik yang harus dijaga dan dikelola bersama untuk kepentingan seluruh bangsa.
Namun dunia penyiaran kita saat ini dikuasai oleh segelintir orang dan korporasi yang sarat dengan kepentingan bisnis dan politik, menggunakan ranah penyiaran untuk mengeruk keuntungan ekonomi, tanpa memikirkan kualitas isipenyiaran. Ini terbukti dari buruknya kualitas siaran televisi kita. Buruknya mutu siaran televisi kita disebabkan oleh banyak aspek, seperti terbatasnya sumber daya manusia penyiaran yang berkualitas di samping iklim bisnis-politik yang melingkupinya. Berikut ini adalah sederet masalah yang muncul akibat iklim bisnis-politik penyiaran yang tidak sehat :
  1. Terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran di tangan segelintir orang dan korporasi. Contoh, kelompok bisnis MNC yang menguasai tiga stasiun televisi sekaligus, yakni RCTI, TPI (MNC TV), dan Global TV. Kondisi ini jelas tidak sesuai peraturan perundangan bidang penyiaran. Tren yang sama tampak dari upaya merger dan atau akuisisi stasiun TV Indosiar oleh EMTEK yang memiliki SCTV ; "bersatunya" stasiun Trans TV dan Trans 7, juga stasiun TV One dan Anteve, meskipun belum go-public secara resmi di bursa saham.
Selain itu kita mengetahui setiap stasiun induk jaringan, seperti RCTI, memiliki puluhan stasiun relai di daerah yang harus menjadi stasiun lokal. Sehingga bila memiliki 3 stasiun induk di Jakarta, maka akan bisa memiliki dan menguasai lebih dari 100 stasiun lokal. Semua ini bertentangan dengan prinsip keberagaman (diversity) dan tentu saja peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang penyiaran.
  1. Sistem rating program penyiaran tunggal dan terpusat dengan bias urban, yang hanya mengandalkan sampel rumah tangga di 10 kota besar di Indonesia. Sistem rating yang terpusat dan mengandung bias masyarakat kota membuat siaran televisi kita kehilangan aspek keragaman dan hanya menggambarkan realitas semu. Masalah pribadi yang tidak punya dampak bagi masyarakat, seperti kehamilan seorang artis, atau tayangan sinetron yang menggunakan frekuensi penyiaran selama berjam-jam, bisa mengalahkan urgensi informasi antrian truk pengangkut di pelabuhan antar propinsi, kelangkaan BBM, rusaknya jembatan di satu kecamatan, atau kasus busung lapar di satu daerah.
  2. Gagalnya konsep penyiaran berjejaringan dan desentraliasi penyiaran yang ditandai antara lain pemusatan kue iklan yang kembali ke pusat, lemahnya penyiaran lokal dan komunitas, digusur oleh kekuatan korporasi swasta nasional. Saat ini konten televisi lokal bias siaran nasional, sedangkan lembaga penyiaran komunitas rontok satu-persatu karena tidak diberi perangkat untuk bersaing bahkan cenderung ingin dihabisi.
  3. Tidak adanya perhatian memadai dari pemerintah dan parlemen terhadap keberadaan lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI, membiarkan lembaga penyiaran publik bersaing dan bertarung melawan korporasi swasta yang memiliki asset dan kapital raksasa.
  4. Pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran berdampak pada alokasi frekuensi yang umumnya dikuasai oleh swasta dan negara. Tidak ada "frekuensi bebas" yang bisa “dikuasai” publik. Penggunaan frekuensi penyiaran ini perlu diatur dan diawasi lembaga publik, bukan melulu dikendalikan swasta dan negara, mengingat frekuensi adalah ranah publik yang harus digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan bersama.
Melihat kondisi tersebut di atas, sah kiranya mengatakan arah penyiaran Indonesia telah tersesat jauh dari arah demokratisasi penyiaran yang mencirikan dua azas penting yaitu keberagaman isi siaran(diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership). Inilah era dimana demokratisasi penyiaran yang seharusnya menguntungkan publik, dibajak oleh segelintir elit penguasa bisnis-politik, sambil terang-terangan melanggar Konstitusi dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pengingkaran terhadap konstitusi dan pelanggaran UU itu terjadi begitu telanjang, tetapi pemerintah dan DPR seperti tidak peduli, atau tidak mampu berhadapan dengan korporasi raksasa yang menguasai dunia penyiaran. Secara umum negara dan pemerintah lebih tampak sebagai pelayan bagi korporasi, daripada memihak kepentingan publik yang luas. Tidak keliru jika ada yang mengatakan pemerintah saat ini adalah rejim neo-liberal yang mengambil alih kekuasaan negara ke tangan para pengusaha atau korporasi.

Revisi UU Penyiaran
Pada saat yang sama, kami memperhatikan arah perkembangan rencana revisi Undang Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Revisi UU Penyiaran yang merupakan hak inisiatif DPR saat ini memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai stakeholders penyiaran mulai dari kalangan pemerintah, badan regulator, swasta, penyiaran lokal, sampai penyiaran komunitas.
Kami menilai draft revisi yang ada saat ini, khususnya dari pemerintah, sarat dengan pasal-pasal pembelaan terhadap korporasi dan berupaya melegalkan konsentrasi pemilikan lembaga penyiaran. Draft itu jauh dari upaya memberdayakan penyiaran publik dan penyiaran komunitas. Dalam draft revisi juga terdapat regulasi yang membenarkan praktek yang selama ini melanggar Undang-Undang, misalnya soal pemusatan kepemilikan dan kepemilikan modal asing. Draft inipun melegalkan praktek pemindahtanganan kepemilikan yang berdampak pada jual beli frekuensi. Kepemilikan media juga bisa dijualbelikan lewat jual beli saham. Ini jelas melanggar prinsip frekuensi sebagai milik publik. Carut marut pemusatan kepemilikan ini seharusnya dikontrol oleh regulator penyiaran yaitu pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Berdasarkan kenyataan dan analisis di atas dengan ini kami meminta :
  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) agar :
  1. Menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyiaran dengan menindak tegas MNC, memerintahkan MNC agar menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya tidak memberikan ijin bagi EMTEK untuk mengambil alih Indosiar dan atau melakukan penggabungan/merjer EMTEK, SCMA dan Indosiar, karena itu tidak sesuai dengan peraturan Undang Undang.
  2. Menindak tegas lembaga penyiaran swasta yang memiliki modal asing lebih dari 20% sesuai dengan peraturan perundang-undangan --komposisinya dapat dilihat pada laporan konsolidasi PT. Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Tbk.

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar :
  1. Meneliti dan mengindentifikasi apa yang terjadi pada stasiun ANTV dan TVOne, juga Trans TV dan Trans 7, melihat kemungkinan penggabungan diantara mereka dan memastikan setiap upaya usaha penggabungan (merger) itu tidak bertentangan dengan UU Penyiaran
  2. Memberdayakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI, antara lain dengan memberikan dana memadai melalui APBN, mengawasi kinerja lembaga penyiaran publik itu, serta memberikan masukan pada revisi undang-undang penyiaran agar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lebih sehat, mandiri, dan berkualitas.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, khususnya Komisi I dan Komisi III agar memperingatkan Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Bapepam untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, khususnya bidang penyiaran.
Terkait revisi UU Penyiaran yang akan datang, kami ingin memastikan bahwa poin-poin yang telah diuraikan di atas menjadi pertimbangan anggota DPR, termasuk merumuskan kembali secara jelas dan rinci terkait hak, kewajiban, dan sanksi terhadap pelanggaran, khususnya dalam isu pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran yang menimbulkan kerusakan kualitas isi penyiaran Indonesia.

Jakarta 23 Maret 2011
KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP)

Koordinator :
-    Eko Item Maryadi, HP Nomor : +62811852857, E-mail : itemic0809@gmail.com
-    R Kristiawan, HP +6281283363388, E-mail : rkristiawan@gmail.com

Sekretariat:
-    Jl. Tebet Timur Dalam 8V No. 3 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-8299402 
-    Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Telp 021-70305610 

Disetujui dan Diajukan Bersama oleh 
1. Ade Wahyudi (Aliansi Wartawan Radio Indonesia-Alwari), Jakarta
2. Adi Sujarot Harnowo (Media Link), Jakarta  
3. Adi Wibowo J. (Profesional), Jakarta
4. Adita Irawati (Pemerhati Infokom), Jakarta
5. Agus Widianto, (Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan), Jakarta
6. Ahmad Faisol (Media Link), Jakarta
7. Aliansi Wartawan Radio Indonesia-Alwari
8. Alves Fonataba (Perkumpulan Bumi Bagus)
9. Amir Effendi Siregar (Pemantau Regulasi dan Regulator Media – PR2MEDIA), Yogyakarta
10. Andi Darmawan (Pergerakan Indonesia)
11. Anggara Suwahyu (Institute for Criminal Justice Review-ICJR), Jakarta
12. Anggie Jeghes (Radio Sintesa FM)
13. Ajianto Dwi Nugroho (Pekerja), Jakarta14. Ari Ujianto (Yayasan Desantara), Jakarta
15. Aviv Kurniadi
16. A. Prasetyantoko, Dr. (LPPM Atma Jaya), Jakarta
17. Benny D. Setianto, Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika SOEGIJAPRANATA,Semarang
18. Bayu Wardhana (Jurnalis), Jakarta
19. Boy Syahbana (Pergerakan Indonesia), Jakarta
20. Christiana Chelsia Chan (Yayasan 28), Jakarta
21. Ch. Dwi Yuli Nugrahani (Majalah Nuntius dan Justice and Peace Worker)
22. Dany Sanusi OSC (Rohaniwan)
23. Dedi Ahmad (Lembaga Bantuan Hukum Pers -LBH Pers), Jakarta
24. Dyah Aryani P. (Yayasan 28), Jakarta
25. Ed Hariyadi, Jakarta
26. Fiona Suwana (Dosen), Jakarta
27. Fridiawati Sulungbudi (Psikolog anak)
28. GTA Prabowo (Buruh), Jakarta
29. Harwanto (Karyawan)
30. Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers -LBH Pers), Jakarta
31. Ignatius Haryanto (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan -LSPP),   Jakarta
32. Iman Abda (Jaringan Radio Komunitas Indonesia- JRKI), Bandung
33. Indro Surono (Yayasan SatuDunia), Jakarta
34. Intan Darmawati (KAIL), Bogor
35. Irman Meilandi (Jaringan Radio Komunitas Indonesia-JRKI), Bandung
36. Jaringan Radio Komunitas Indonesia-JRKI
37. Masyarakat Komunikasi Indonesia –MAKSI
38. Kukuh Sanyoto (Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia/MPPI ), Jakarta
39. Kurnia Setiawan (Dosen), Jakarta
40. Leli Qomarulaeli (Media Link), Jakarta
41. Lembaga Bantuan Hukum Pers-LBH Pers, Jakarta
42. Lilian (Ibu Rumah Tangga)
43. Lucius (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan -LSPP), Jakarta
44. Magdalena MK (Pegawai swasta bidang konstruksi)
45. Matheus Haryanto, Jakarta
46. Maximinus AD Purnomo (Buruh), Jakarta
47. Megi Margiyono (Aliansi Jurnalis Independen - AJI Indonesia), Jakarta
48. Muslim Hasan Birga (Sekjen Perkumpulan MEUMADA) Aceh
49. MR Astuti, Bogor
50. M. Josephine Wijiastuti (Pekerja Komunikasi) Jakarta
51. Padang Wicaksono, Jakarta
52. Paulus Danang Yanri Hatmoko (HR Professional), Jakarta
53. Paulus Widiyanto (Masyarakat Komunikasi Indonesia –MAKSI, Masyarakat Citra Media), Jakarta
54. Philipus Yusenda (Pendidik)
55. Puthut Yulianto (Profesional), Jakarta
56. Radio Kamal Muara FM, Jakarta
57. Radio RDK  FM,  Kampus UIN Jakarta
58. Radio Swara Warga Jakarta FM/FAKTA Jakarta
59. Rebeka Harsono (Surya Institute), Jakarta
60. Revitrioso Husodo (Perkumpulan Bumi Bagus)
61. Rini Nasution (SatuDunia), Jakarta
62. Rizky Kartanegara (Mahasiswa S2), Jakarta
63. Romy Cahyadi (Pendidik), Jakarta
64. R. Alit
65. Shita Laksmi (Masyarakat Komunikasi Indonesia -MAKSI), Jakarta
66. Sigit Giri Wibowo (Koordinator Lakpesdam NU Sleman), Yogyakarta
67. Sopril Amir, Jakarta
68. Subhan Djaya Mappaturung (Anggota Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Selatan 2004-2007), Makassar
69. Sukarno Salim, Jakarta
70. Suryo Susilo, Jakarta
71. TA Legowo, Dr. (Peneliti), Jakarta
72. Teguh Wibiantomo, Jakarta
73. Terra Sani (Ibu Rumah Tangga), Jakarta
74. Tias Anggoro (Aliansi Wartawan Radio Indonesia-Alwari), Jakarta
75. Titok Hariyanto, Yogyakarta
76. Udin Lindan (Pergerakan Indonesia), Jakarta
77. Victorius EPS (Masyarakat Komunikasi Indonesia -MAKSI), Jakarta
 
Copyright © 2016. syamsularies.
Design by Herdiansyah Hamzah. & Distributed by Free Blogger Templates
Creative Commons License